Depan > Index Berita > BkkbN Aceh Sosialisasi Pembentukan Pokja Kampung KB
BkkbN Aceh Sosialisasi Pembentukan Pokja Kampung KB
Rabu, 31 Januari 2018

BANDA ACEH - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Kabupaten/Kota bagi 76 OPD KB dan Pembina Wilayah se-Aceh yang digelar selama 2 hari, 30 hingga 31 Januari 2018, di Kryad hotel Banda Aceh.

Kegiatan ini dibuka Inspertur Utama yang merangkap sebagai Plt Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) BkkbN Pusat, Drs. Agus Sukiswo, Ak, MM dan dihadiri Kaper BkkbN Aceh, Drs. Sahidal Kastri M.Pd, para pejabat administrator, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Ichsan Fuady.

Dalam laporanya, Kaper BkkbN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan kelompok keja yang bisa dikembangkan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan menerapkan 8 fungsi keluarga. Sahidal mengharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayah masing-masing bisa mencapai target yang diharapkan.

"Sosialisasi ini diikuti sebanyak 76 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana dan pembina wilayah 23 kabupaten/kota. Semoga kegiatan mencapai target yang diharapkan. Serta Memiliki nuansa yang baik terhadap perkembangan program KKBPK," tutur Sahidal.

Sementara itu, Inspektur Utama yang juga merupakan Plt Deputi ADPIN BkkbN Pusat, Agus Sukiswo dalam sambutannya mengatakan, pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Jokowi.

Untuk itu kata Agus, peran BkkbN dalam meningkatkan karakter dan kualitas bangsa harus ditingkatkan. Hal ini, kata Agus, juga harus ada di Kampung KB. Selain itu Agus juga menyingung soal masih sedikit Kampung KB yang memiliki rumah data kependudukan. Dan dia berharap, satu Kampung KB ada satu Rumah Data Kependudukan.

"Harus ada nilai perubahan di Kampung KB. Saya minta kepada Pokja dimasing-masing wilayah, bisa mengawal program KKBPK di Kampung KB dengan intervensi semua bisa terlaksana sesuai harapan, juga program integrasi lintas sektor lainnya," ujarnya.

Selain itu, Inspektur Utama BkkbN Pusat ini juga menyampaikan pesan, agar agaran Kampung KB yang ada supaya dikelola dengan baik. Kerena katanya, kalau biaya tidak diakuntabilitas dengan baik akan ada masalah di kemudian hari.

"Kita sukses di dalam program KKBPK, kita juga harus sukses di dalam integritas akuntabilitas. Masalah akuntabilitas harus dicatat hingga bisa dipertangungjawabkan, Selain itu kita juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," demikian tegas Agus.

Pada Sosialisasi Pembentukan Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota Tahun 2018, Perwakilan BkkbN Aceh melakukan penandatanganan MoU dengan Perwakilan BPKP Aceh untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Menanggapi soal kerjasama ini, Plt Deputi ADPIN BkkbN Pusat, Agus lebih menekankan bahwa Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan BKKBN, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Ichsan Fuady disela-sela memberi materi tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik menjelaskan, MoU yang ditandatangani hari ini, dalam pelaksanaannya saling bersinergi antara kedua belah pihak. Kemudian kata dia lagi, bahwa setiap organisasi sudah ada aturan dan tata kelola yang dibuat

“Laksanakan apa yang ditulis dan tulis apa yang dilakukan, “ ujarnya ketika mengakhiri materi yang disampaikannya.

Lanjutnya, BkkbN memerlukan tata kelola program kerja dan keuangan yang lebih baik. Maka itu, BPKP hadir untuk penguatan tata kelola guna pencapaian tujuan BkkbN.

"Kita mencoba saling bersinergi. Mempercepat sebuat proses program kerja dengan tata kelola yang lebih baik," ujar Ichsan. (Saniah LS/Aidil)​